5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desar

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas (Cash Basis). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada dikala kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya, pencatatan gres dilakukan saat terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Dalam bahasa yang lain, Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui imbas transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang dipakai untuk pengukuhan pendapatan, belanja dan pembayaran.

Basis Kas (Cash) berbeda dengan Basis Akrual (Accrual Basis). Dalam basis akrual transaksi sudah mampu dicatat walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarankan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang

dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Rekening kas Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di daerahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buka kas umum (BKU) yang ditutup setiap selesai bulan.

Dalam penatausahaan keuagan, Kau Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

• Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
• Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan pecahan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan 
• Buku pembantu panjar merupakan catatan pinjaman dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah final tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar acara sektoral, program tempat dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bab dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa final tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media info.

Adapun info kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi aktivitas, laporan acara yang belum final dan/atau tidak terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Secara lengkap perihal pengelolaan keuangan desa mampu baca dalam BAB IV Permendagri Nomor 20/2018 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa. Semoga bermanfaat.